Medan – Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, secara tegas mempertanyakan komitmen dan iktikad baik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, tindak lanjut surat yang dilayangkan oleh DPW PSI Sumut hingga kini tak kunjung mendapatkan respon.
Muhri Fauzi Hafiz menyebutkan sangat menyayangkan sikap Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Asren Nasution yang hingga kini tidak merespon surat pimpinan PSI Sumut tertanggal 28 Agustus 2023 lalu, perihal, pengaduan Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) periode tahun 2021 s/d 2022 yang belum terealisasi kepada guru-guru yang terdaftar sebagai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Pendidikan, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
“Sudah hampir 1 bulan surat permohonan penjelasan disampaikan PSI Sumut kepada Dinas Pendidikan, tetapi sejauh ini dari aspirasi yang sampai kepada kami, Bapak/Ibu Guru yang berhak menerima Dana Tamsil itu belum juga ditindaklanjuti realisasi. Bahkan kabarnya untuk triwulan 1 tahun anggaran 2023 dana tamsil juga belum direalisasikan,”Kata Muhri Fauzi Hafiz melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Senin 25 September 2023.
Oleh karena itu, menurut Muhri, secara pribadi dia meragukan komitmen Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution terkait masalah ini dan meminta Kepada PJ.Gubernur Sumatera Utara agar segera mengevaluasi kinerja Kadisdik Sumut.
“Selaku kepala dinas, Asren Nasution, semestinya mengambil tanggung jawab yang cepat atas permasalahan yang sudah lama terjadi ini. Dan PSI meminta kepada pak PJ Gubsu segera evaluasi Asren. “Tegasnya.
Sebelumnya, Mahasiswa, Jum’at 22/9 melakukan orasi tunggal, menyampaikan aspirasi rakyat terkait dugaan korupsi dan pungli yang terjadi di Dinas Pendidikan Sumut.
Dalam keterangan persnya ada 4 (empat) tuntutan mahasiswa diantaranya, satu, hattrick 3 kali temuan dana BOS SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Sumut, merupakan fakta dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara yang saat ini di bawah kepemimpinan Asren Nasution nyata bobroknya dan harus dibersihkan dari dugaan praktek mafia dana BOS dan dugaan pungli dana BOS.
