Permohonan Terbuka Kepada Presiden, PSI Sumut Minta Pj.Gubsu Dari Pejabat Pusat 

Medan – Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut), H.M. Nezar Djoeli, S.T., menyampaikan permohonan terbuka kepada Presiden Jokowi, agar menunjuk pejabat pemerintah pusat sebagai Pj.Gubernur Sumut menggantikan Edy Rahmayadi yang masa jabatannya berkahir 5 November 2023.

“Ya, kami atas nama PSI Sumut, memohon kepada pemerintah pusat melalui Pak Jokowi, agar sebaiknya Pj.Gubsu diisi oleh orang berasal dari pejabat pusat di luar propinsi Sumut. Permohonan ini didasari oleh kondisi Sumut yang selama kepemimpinan Edy Rahmayadi sebagai Gubsu, mengalami stagnasi pembangunan. Bahkan, dalam menghadapi tahun politik baik pemilu maupun Pilkada, jika Pj.Gubsu berasal dari Sumut dikhawatirkan tidak bisa netral dan dapat diintervensi oleh Gubernur yang lama, atau oknum lainnya,” kata H.M. Nezar Djoeli kepada wartawan, Selasa (18/7/2023).

Permohonan terbuka Ketua PSI Sumut tersebut, juga turut menjadi satu pendapat berbeda dari banyaknya berita juga kabar gonjang ganjing selama ini tentang isu bahwa bakal calon nama-nama Pj.Gubsu adalah Rektor USU Muryanto Amin, atau Sekda Provinsi Sumut bahkan sampai Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putera.

“Baik Rektor USU maupun Sekda Propsu, keduanya berasal dari Sumut, jadi kami pikir belum memenuhi aspek netralitas saat nanti kita akan memasuki tahun politik. Selain itu, kami juga mengingatkan sebaiknya isu ini jangan di jadikan konsumsi publik mengingat kewenangan penunjukkan Pj.Gubsu berada di bawah perintah presiden melalui mendagri,” ungkap H.M. Nezar Djoeli mengingatkan.

Lebih lanjut Nezar mengatakan, Sumatera Utara butuh penyegaran yang akan dibawa oleh pihak eksternal di luar propsu yang lebih bisa jernih memandang persoalan sumut ini kedepannya. Karena jika Pj.Gubsu berasal dari Sumut dikhawatirkan masih ada campur tangan gubernur sumut demisioner, dalam pemerintah Sumut, dan Pak Presiden Jokowi harus perhatikan hal itu.

“Sumut sudah butuh sentuhan baru dalam masa jeda pemerintahan menuju pemilihan kepala daerah di November 2024 nanti. “Jelas Nezar.

Persyaratan Pj Gubsu itu sendiri sudah diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU.

Persyaratan untuk Pj Gubsu sendiri sebenarnya sama dengan persyaratan Pj gubernur lain. Hal itu tertuang pada Pasal 201 Ayat 10.

Berikut jabatan pimpinan tinggi madya berdasarkan UU No 5 Tahun 2014, yakni Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *