Medan – Muhri Fauzi Hafiz angkat bicara terkait ucapan Wali Kota Medan yang menyinggung titipan ketua DPR.
Menurut Muhri, dirinya merasa perlu untuk mendorong Bobby Nasution, agar memperjelas kalimat titipan yang dimaksudnya yang sampai hari ini ramai diperbincangkan masyarakat.
“Karena sampai hari ini secara pribadi, atas kalimat tersebut, saya melihat ada persepsi yang liar merespon kalimat yang disampaikan Bobby Nasution sebagai Walikota Medan perihal titipan ketua DPR,” ucap Muhri Fauzi Hafiz yang dulu pernah menjadi Pembina Relawan Sahabat Bang Bobby, yang diketahui rekam jejaknya ikut dalam pemenangan Bobby Nasution, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk pemenangan.
Kepada wartawan, Muhri Fauzi Hafiz lebih lanjut mengatakan, ucapan Bobby Nasution yang “terekam” oleh publik itu, seperti menghakimi oknum ketua DPR yang disebutkan seakan melakukan perbuatan negatif. Padahal saat ini secara pribadi dirinya mengakui tidak bisa mengerti dengan jelas apa yang dimaksud Bobby Nasution dengan kalimat tersebut. Sehingga butuh penjelasan resmi atas kalimat yang sudah diketahui publik.
“Ya, kalau tidak diperjelas, akan menimbulkan polemik di Kota Medan, kasihan juga oknum ketua DPR yang ditafsirkan liar oleh masyarakat kota Medan. Semestinya, kalimat itu difilter cukup untuk kalangan sendiri, jangan dipublikasikan, tidak baik. Jika maksudnya untuk pencitraan atas sikap tegas sosok Bobby Nasution sebagai walikota yang taat aturan dan tidak suka titipan, maka, harus diperjelas, siapa oknum ketua DPR yang dimaksud, lalu DPR apa? Kota? Provinsi atau RI? Jenis titipannya apa? Dimana? Tidak boleh gantung begini,” kata Muhri Fauzi Hafiz.
Muhri Fauzi Hafiz berpendapat, agar pejabat pemerintah saat ini baik itu Walikota atau yang lainnya, tampil yang cerdas, “Ayo kita edukasi masyarakat dengan kalimat yang jelas, tidak multi tafsir, diikuti prestasi dan kinerja yang baik.
“Contohnya menurut saya sudah ada, ya Pak Jokowi dong. Begitulah ya Bang, perlu dipahami bahwa seorang pemimpin itu harus menjadi kebaikan bagi semua orang yang dipimpinnya, dia tidak boleh hanya baik sendiri, Bobby Nasution tidak boleh baik sendirian di Pemko Medan.” Ungkap nya.
Terakhir tentang kalimat titipan ketua DPR, Muhri Fauzi Hafiz menjelaskan kalau kalimat itu harus dijelaskan, kalau legislatif menitip ke eksekutif berdasarkan pengalaman saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dulu, sebenarnya dipahami sebagai komunikasi politik antar dua lembaga pemerintahan yang bersinergi dan berkolaborasi atas APBD.
“Misalnya, ‘tolong perhatikan konstituen saya, tolong perhatikan gang gang di dapil saya’ itukan sebuah hal yang wajar, dan tak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena, kedudukan daerah itu, baik provinsi maupun kabupaten kota, eksekutif dan legislatif berdampingan.” Tambahnya.
“Hal ini seharusnya dipahami oleh Walikota Medan, sehingga apa pun yang disampaikan kepada publik akan menjadi edukasi yang baik. Jangan terkesan membuat sesuatu yang negatif. Jangan pula membiarkan masyarakat menafsirkan sendiri apa yang diucapkan Walikota Medan,” imbuh Muhri.
